Tafsir kewenangan Mahkamah Partai Politik di Indonesia menjadi sebuah problema baru dalam administrasi kepartaian. Hal ini dikarenakan adanya perluasan tafsir dari kewenangan Mahkamah Partai Politik. Persoalan yang menarik ialah ketika menganalisis prinsip-prinsip dasar dalam penafsiran teks hukum yang mana ditemukan sebuah pemikiran baru tentang konsep epiktolisme hukum. Pemikiran tentang epiktolisme hukum masih merupakan sebuah pemikiran baru yang perlu untuk dikembangkan untuk menemukan dasar ataupun fondasi pemikiran yang kuat dalam merumuskan maksud sebenarnya dari epiktolik penafsiran hukum agar dapat menyempurnakan teori hermeneutika hukum dalam sebuah kajian akademik.