Masalah pedagang kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai disetiap daerah di Indonesia. Paradigma baru sektor informal melihat bahwa pedagang kaki lima memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian sehingga perlu didukung dan difasilitasi. Dengan adanya kebijakan relokasi tersebut memudahkan pemerintah untuk mengatur tata kelola ruang bagi pedagang kaki lima. Maka diperlukan pemahaman mendalam dari konsep relokasi tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakat terutama stakeholder pasar. Atas dasar tersebut perlu dirumuskan kembali kebijakan baru yang benar-benar dapat membantu pengembangan perekonomian masyarakat, bahkan ada kecenderungan kegiatan ekonomi masyarakat dan nasib pekerja sektor informal belum banyak mengalami perubahan setelah ada kebijakan.