Kemandirian daerah serta pemerataan pembangunan tujuan utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang berakibatkan muncul konflik vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan daerah otonom. Adanya konflik yang berdampak terhambat pelaksanaan tujuan utama otonomi mendorong dilakukannya sebuah perubahan konsep terhadap kewenangan gubernur melalui penguatan kewenangan dalam posisi gubernur sebagai kepala daerah otonomi dengan tujuan pelaksanaan pembangunan dan program strategis nasional dan provinsi bisa terintegrasi dengan program kabupaten/kota. Perubahan ini melahirkan konsep “Otonomi Daerah Tak Terbatas Dengan Sistem Bersyarat” terletak pada Pemerintah Provinsi sehingga fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah otonomi berjalan dengan baik dan Pemerintah Daerah dapat dengan luas untuk berinovasi dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan kemandirian daerah yang secara khusus disajikan dalam buku ini.